Apabila pemegang saham dalam suatu PT PMA yang sebelumnya adalah WNA berubah status kewarganegaraannya menjadi WNI, menurut hemat kami secara substantif status perusahaan tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai PT PMA, karena sudah tidak ada unsur kepemilikan modal asing di dalamnya. Namun, perlu diingat bahwa status PT PMA tidak berubah dengan sendirinya hanya karena saham asing sudah tidak ada lagi. Perubahan status dari PT PMA menjadi PT PMDN harus melalui prosedur administratif dengan perubahan anggaran dasar melalui notaris yang kemudian dimintakan persetujuan kepada Kementerian Hukum, lalu melakukan perubahan data pada sistem Online Single Submission yaitu mengenai penyesuaian data profil, perubahan pada permodalan, perubahan pada pengurus dan pemegang saham. Setelah seluruh prosedur tersebut diselesaikan dan perseroan memperoleh bukti pengesahan dari instansi terkait, barulah secara hukum dan administrasi perusahaan tersebut dikualifikasikan sebagai PT PMDN.

Nominee agreement atau perjanjian nominee adalah perjanjian tertulis antara dua belah pihak, di mana satu pihak sepakat untuk melakukan suatu tindakan hukum yang seakan-akan pihak tersebut adalah sebagai pemegang saham ataupun direktur sebuah perusahaan lain-lainnya, adapun tindakan hukum tersebut dilakukannya guna keperluan atau kepentingan dari pihak lainnya. 

Pada dasarnya, praktik nominee agreement dilarang di Indonesia, hal ini didasari ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 25/2007, sebagai berikut:  

1. Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. 
2. Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, nominee agreement dilarang dan jika dilakukan perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Menurut Pasal 60 ayat (2) PP 66/2010, penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas:  

1. Pemerintah daerah yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah; Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah;
2. Kementerian yang menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi; dan
3. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan usia dini jalur formal, pendidikan dasar, menengah, dan/atau tinggi, melalui badan hukum yang berbentuk antara lain yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pendirian sekolah oleh masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui badan hukum yang berbentuk yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis. 

Lantas, apakah PT boleh mendirikan sekolah? Dalam menjawab hal tersebut perlu diperhatikan Pasal 220E PP 66/2010 yang berbunyi:  

Yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis yang telah berstatus badan hukum, tetap menyelenggarakan satuan pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan hukum nirlaba.  

Hal ini pun diatur juga dalam ketentuan Pasal 7 Permendikbud 36/2014, yang mengatur bahwa pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  Artinya, pendirian sekolah hanya dapat dilakukan oleh yayasan, perkumpulan, serta badan lain sejenis yang berstatus badan hukum dan memiliki prinsip nirlaba.

Oleh karena itu, PT sebagai badan hukum tidak dapat mendirikan sekolah karena PT bukan merupakan badan hukum yang berprinsip nirlaba. PT merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan laba/keuntungan. 

Hal ini sebagaimana diatur dalam definisi PT pada Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT, yang berbunyi:  

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Secara hukum, pemutusan kerja sama usaha secara sepihak tidak dapat dilakukan begitu saja karena perjanjian merupakan hasil kesepakatan dua pihak yang memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menandatanganinya, yang dikenal dengan asas pacta sunt servanda.

Menurut hemat kami, jika perjanjian dibuat atas dasar kata sepakat, maka pengakhiran pun harus didasari pada suatu kesepakatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

Namun, pemutusan sepihak baru dapat dibenarkan apabila terdapat alasan hukum yang sah, misalnya:

1. Adanya wanprestasi dari pihak lain, seperti tidak melaksanakan kewajiban, menunda pembayaran, atau bertindak di luar kesepakatan.Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak memutus perjanjian setelah memberikan peringatan (somasi) terlebih dahulu.
2. Adanya keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, atau kondisi usaha yang benar-benar tidak dapat diteruskan.
3. Adanya klausul penghentian (termination clause) dalam perjanjian yang memperbolehkan salah satu pihak untuk mengakhiri kerja sama dengan alasan tertentu dan dengan memenuhi syarat prosedural, seperti pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu tertentu.

Sehingga jelas bahwa pemutusan kerja sama usaha secara sepihak tidak dapat dibenarkan tanpa dasar hukum yang kuat, karena berpotensi menimbulkan sengketa dan kewajiban ganti rugi.